Membeli rumah bukan hanya soal desain yang cantik atau lokasi yang strategis. Banyak orang terjebak pada tampilan luar, padahal legalitas rumah adalah kunci utama untuk memastikan investasi aman dan tidak berubah menjadi masalah hukum di kemudian hari. Sudah banyak kasus pembeli harus menelan kerugian ratusan juta karena rumah yang dibeli ternyata bersengketa, sertifikat ganda, atau bahkan berdiri di lahan bermasalah. Maka sebelum menandatangani kesepakatan apa pun, pastikan kamu memahami cara mengecek legalitas rumah dari awal hingga tuntas.

Panduan ini dirancang SEO-friendly, informatif, dan dilengkapi bukti pengecekan paling kuat yang diakui hukum di Indonesia.

1. Cek Keaslian Sertifikat di BPN — Bukti Terkuat Secara Hukum

Langkah paling penting adalah memastikan sertifikat benar-benar asli dan terdaftar. Sertifikat yang harus kamu periksa meliputi:

• SHM (Sertifikat Hak Milik)
  
• HGB (Hak Guna Bangunan)
  
• SHSRS (Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun)
  

Cara cek yang benar dan paling resmi:

1. Datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
   
2. Lakukan layanan “Pengecekan Sertifikat” di loket.
   
3. BPN akan mengecek data langsung dalam database resmi, meliputi:
   
   • Status tanah/rumah
     
   • Apakah sertifikat pernah diagunkan
     
   • Apakah ada blokir, sita, atau sengketa
     
   • Apakah data sertifikat sesuai dengan arsip negara
     

Ini adalah bukti paling kuat karena hasil verifikasi berasal dari lembaga negara yang berwenang mengeluarkan dan menyimpan seluruh data pertanahan Indonesia.

2. Cocokkan Data Sertifikat dengan Kondisi Fisik Rumah

Setelah sertifikat dipastikan resmi, langkah berikutnya adalah membandingkan isi dokumen dengan kondisi nyata.

Yang perlu dicocokkan:

• Luas tanah
  
• Bentuk dan batas lahan
  
• Nomor sertifikat
  
• Identitas pemilik
  
• Gambar situasi (GS) atau peta bidang
  

Jika ada perbedaan, itu pertanda perlu investigasi lebih dalam, karena bisa mengarah pada sengketa batas tanah atau manipulasi data.

3. Pastikan Rumah Memiliki IMB/PBG serta SLF

Legalitas bangunan tidak cukup hanya dengan sertifikat tanah. Rumah harus memiliki izin pembangunan.

Dokumen wajib:

• IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk rumah lama
  
• PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk aturan terbaru
  
• SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
  

Tanpa IMB/PBG, bangunan bisa dianggap ilegal dan berpotensi kena pembongkaran atau denda.

4. Periksa Riwayat Pajak dan Status PBB

Pastikan pemilik sebelumnya selalu membayar pajak.
Cek:

• SPPT PBB tahun terakhir
  
• Bukti pembayaran lunas
  
• NJOP yang relevan
  

Rumah dengan tunggakan pajak bisa menimbulkan masalah saat balik nama.

5. Survei Lingkungan & Tanyakan Status ke RT/RW

Ini tahapan yang sering dilupakan padahal penting.
Ketua RT/RW biasanya tahu riwayat tanah, pemilik, atau konflik yang pernah muncul.

Tanyakan hal-hal seperti:

• Apakah rumah pernah bermasalah?
  
• Apakah keluarga pemilik asli tinggal di sana?
  
• Apakah pernah ada klaim kepemilikan dari pihak lain?
  

Informasi informal seperti ini bisa jadi penentu keputusanmu.

6. Gunakan Jasa Notaris/PPAT untuk Cross Check Dokumen

Sebelum transaksi, notaris/PPAT akan melakukan pemeriksaan tambahan seperti:

• Validasi status sertifikat
  
• Cek riwayat peralihan hak
  
• Pengecekan catatan hukum lain di BPN
  
• Menjamin proses AJB legal dan sah
  

Ini menjadi bukti verifikasi tambahan yang memperkuat keamanan transaksi.

Mengecek legalitas rumah harus dilakukan secara menyeluruh untuk menghindari kerugian besar. Tahapan paling kuat secara hukum adalah pengecekan langsung ke BPN, kemudian diikuti pencocokan lapangan, verifikasi izin bangunan, pengecekan pajak, konfirmasi lingkungan, dan pendampingan notaris.

Dengan mengikuti panduan ini, kamu bisa memastikan rumah yang dibeli aman, legal, dan bebas sengketa.